Sekjen GAPMMI: UMP Rp2,2
Juta Bisa Picu PHK
Jumat, 23 November 2012 13:30 WIB
Metrotvnews.com,
Jakarta: Para pengusaha di Jakarta yang tergabung dalam Apindo mengaku
siap menjalankan ketetapan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta soal Upah Minimum
Provinsi (UMP) sebesar Rp2,2 juta. Namun, pengusaha terpaksa harus meninjau
kembali strategi demi keberlangsungan hidup perusahaan, di antaranya menaikkan
harga jual produk. Atau pemutusan hubungan kerja (PHK).
Demikian dikatakan Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (GAPMMI) Franky Sibarani di Jakarta, baru-baru ini. Franky mengatakan, sejak awal, para pengusaha menilai UMP sebesar Rp2,2 juta perbulan terlalu memberatkan. Pengusaha bisa menerima jika UMP disesuaikan dengan kebutuhan hidup layak (KHL) sebesar Rp1,9 juta.
Kini Pemprov DKI menetapkan UMP sebesar Rp2,2 juta perbulan. Artinya, kata Franky, pengusaha mau tidak mau harus mengikuti. Hanya saja, perlu diketahui hal itu dijalani pengusaha dengan penuh risiko. Bisa saja pengusaha mengalami kebangkrutan. Tentu itu sangat tak diinginkan.
Kondisi itu menjadi dilematis bagi pengusaha. Satu sisi ingin mengikuti aturan, di sisi lain, kemampuan perusahaan terbatas. Karena itulah, Franky menambahkan, pengusaha kini harus mencari cara untuk dapat bertahan dan mengembangkan usaha mereka. Misalnya menaikkan harga jual produk, mengalihkan produksi ke daerah maupun ke luar negeri dengan UMP rendah, melakukan impor, dan mengurangi produksi di dalam negeri. Tapi, Franky mengingatkan, kemungkinan besar juga akan dilakukan PHK pada akhir tahun ini.
Franky menjelaskan UMP Rp2,2 juta perbulan menyebabkan beban usaha semakin besar, harga pokok produksi akan naik hingga sekitar 45 persen, melebihi batas toleransi dari pihak pengusaha yang sebesar 15 persen. Menurut Franky, para pengusaha sendiri mengharapkan pemerintah bisa bersikap tegas, dan tidak melakukan kebijakan populis, yang lebih bersifat politis namun merusak iklim investasi.(DSY)
Demikian dikatakan Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (GAPMMI) Franky Sibarani di Jakarta, baru-baru ini. Franky mengatakan, sejak awal, para pengusaha menilai UMP sebesar Rp2,2 juta perbulan terlalu memberatkan. Pengusaha bisa menerima jika UMP disesuaikan dengan kebutuhan hidup layak (KHL) sebesar Rp1,9 juta.
Kini Pemprov DKI menetapkan UMP sebesar Rp2,2 juta perbulan. Artinya, kata Franky, pengusaha mau tidak mau harus mengikuti. Hanya saja, perlu diketahui hal itu dijalani pengusaha dengan penuh risiko. Bisa saja pengusaha mengalami kebangkrutan. Tentu itu sangat tak diinginkan.
Kondisi itu menjadi dilematis bagi pengusaha. Satu sisi ingin mengikuti aturan, di sisi lain, kemampuan perusahaan terbatas. Karena itulah, Franky menambahkan, pengusaha kini harus mencari cara untuk dapat bertahan dan mengembangkan usaha mereka. Misalnya menaikkan harga jual produk, mengalihkan produksi ke daerah maupun ke luar negeri dengan UMP rendah, melakukan impor, dan mengurangi produksi di dalam negeri. Tapi, Franky mengingatkan, kemungkinan besar juga akan dilakukan PHK pada akhir tahun ini.
Franky menjelaskan UMP Rp2,2 juta perbulan menyebabkan beban usaha semakin besar, harga pokok produksi akan naik hingga sekitar 45 persen, melebihi batas toleransi dari pihak pengusaha yang sebesar 15 persen. Menurut Franky, para pengusaha sendiri mengharapkan pemerintah bisa bersikap tegas, dan tidak melakukan kebijakan populis, yang lebih bersifat politis namun merusak iklim investasi.(DSY)
Analisis :
Para pengusaha dijakarta
tergabung dalam APINDO siap menjalankan ketetapan pemerintah DKI Jakarta
terkait ( UMP ) sebesar Rp 2.2juta dan perusahaan meninjau strategis tersebut
untuk menaikan harga produk atau pemutusan hubungan kerja ( PHK ) karena
terlalu memberatkan pengusaha menerima jika di sesuaikan dengan kebutuhan hidup
layak Rp 1.9 juta , karena pengusaha tidak menginginkan jika mengalami
kebangkrutan karna penuh resiko pengusaha harus cari cara untuk bertahan dan
mengembangkan usahanya dikatakan oleh sekretaris jendral gabungan pengusaha
makanan dan minuman ( GAPMMI ) menurutnya para pengusaha sendiri mengharapkan
pemerintah bisa bersikap tegas meningkatkan kebijakan populasi yang bersifat
politis namun merusak iklim investasi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar